Benarkah Reformasi Menang...?

Indonesia merupakan laboratorium yang bagus untuk membuktikan bahwa agar efektif, pengadilan memerlukan kekuatan politik di belakangnya. Pengadilan tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu mendapat dukungan dari masyarakat yang peka terhadap ketidakadilan dan kezaliman. Pengadilan dan masyarakatnya tak dapat dipisahkan.

Tahun 1950-an, pengadilan Indonesia mendapat tempat terhormat di masyarakat. Korupsi masih sporadis. Namun, meminjam istilah Syed Hussein Alatas, ahli sosiologi korupsi, korupsi di Indonesia sudah memasuki tahap yang gawat, ”tahap bunuh diri”.

Secara sosiologis, keambrukan pengadilan di negeri ini boleh dikaitkan lingkungan yang amat korup. Penelitian Sebastiaan Pompe menyimpulkan, dalam waktu 50 tahun, integritas pengadilan Indonesia telah merosot menjadi korupsi struktural.

SELENGKAPNYA...

Ketidakadilan Masa Lalu

Terkait dengan modal asing, negara sering tidak bertindak sebagai pihak yang melindungi kepentingan rakyat terhadap serbuan kepentingan modal, tetapi sebagai pelancar masuknya modal asing dengan acap kali justru mengorbankan kepentingan rakyat. Ironis memang. SELENGKAPNYA...

DPR Tetap Tentukan Dapil

Tim perumus RUU Pemilu DPR bersikeras menentukan pembagian daerah pemilihan (dapil) sebagai lampiran undang-undang. Bahkan, tim perumus sudah merombak 11 dapil sebagai konsekuensi perubahan alokasi kursi per dapil 3–12 menjadi 3–10.

Tim juga membahas distribusi 10 kursi baru sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah kursi DPR menjadi 560 kursi. Anggota Pansus RUU Pemilu DPR Lena Maryana Mukti mengatakan, pada Pemilu 2009, ada penambahan 8 dapil dari 69 menjadi 77. Menurut dia, hasil rumusan sementara tersebut dilaporkan anggota tim perumus ke tiap fraksi.” Ini hasil tim yang saat ini sedang dilaporkan ke tiap fraksi. Jadi, belum ada keputusan hingga saat ini,” tandas Lena kepada SINDO kemarin. Meski demikian, politikus PPP ini optimistis tim perumus sudah bisa melaporkan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini. SELENGKAPNYA...

DPD: Wujuduhu Kaadamihi

Coba hitung, berapa miliar rupiah uang rakyat yang telah dihamburkan untuk biaya DPD. Dari biaya kantor, gaji dan berbagai fasilitas, sampai dengan biaya dalam pemilihan umum waktu itu. Berapa rupiah pula telah dihabiskan anggota DPD untuk kampanye dan sejenisnya? Pemborosan yang luar biasa.

Toh, kalau kita lihat kembali dalam UUD ”baru” kita (UUD 1945), tugasnya sangat sekunder, sama dengan LSM, sama dengan sebuah koran, bahkan sama dengan perseorangan. Tugas dan fungsinya sekadar, ”Dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan....”; ”Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan...”; ”Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai....” (pasal 22D). Kata ”dapat” tanpa ada otoritas untuk mengambil sanksi atau tindakan, jauh lebih rendah dan lemah daripada hak seorang wartawan bahkan perseorangan. SELENGKAPNYA...

Republik Ini Butuh Pemimpin, Bukan Majikan

Kepemimpinan itu tindakan, bukan posisi atau jabatan. (Donald H MacGannon)

Kebenaran kata-kata bijak ini tidak hanya bisa dijumpai pada diri pemimpin besar dunia macam Gandhi atau Ibu Teresa. Kebenaran yang sama kini tengah dipraktikkan para pemimpin lokal di berbagai daerah di Republik ini.

Itulah mengapa dalam diskusi ”Peta Baru Indonesia Muda” yang diadakan Lingkar Muda Indonesia (LMI) bersama Kompas pada 18 Desember lalu, tebersit keyakinan bahwa masa depan Republik ini ada di daerah. SELENGKAPNYA...

Mencari Pemimpin Republik

Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan dari kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu yang sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Apabila mudah kita temukan pemimpin baru dalam bisnis, teknologi, media, seni, atau akademik, namun sulit menemukan pemimpin baru Republik, mungkin lantaran Republik jauh melampaui bidang sektoral seperti bisnis, teknologi, media, seni, akademik, atau bahkan gabungan itu semua. Tentu selalu ada guna membandingkan keduanya, pun seandainya itu hanya sebagai cara mengimbau agar seorang pemimpin Republik ingat bahwa hidup sebuah Republik berjalan di atas taman keragaman berbagai sektor kegiatan yang punya ciri sendiri. SELENGKAPNYA....

Mengenang 85 Tahun Ibu Fatmawati

Enam puluh tiga tahun lalu. Bu Fat yang memakai kebaya motif bunga duduk dan tersenyum manis di depan mesin jahit. Tangan kanan memegang kain merah, tangan kiri memegang kain putih. Kakinya menggerakkan roda mesin jahit. Dan, jadilah Sang Saka Merah Putih.

Itulah kisah pembuatan bendera pusaka, yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pada pengibaran bendera hasil jahitannya itu, Bu Fat atau Fatmawati Sukarno, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama, Sukarno, terlihat pula. SELENGKAPNYA...

Refleksi Historis Eforia Otonomi Daerah

Sejak bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, kata ”regionalisme” dan ”reformasi” mengalami peluberan makna serta membanjiri wacana sosial-politik Indonesia. Saking populernya, di sebuah warung tenda di Jakarta saya pernah menikmati sajian ”Nasi Goreng Reformasi”.

Ini sangat kontras dengan zaman Orde Baru (1967-1998) di mana kata ”otonomi daerah”, ”desentralisasi”, dan ”reformasi” sangat langka terdengar dan tabu diucapkan. Mereka yang coba-coba menyosialisasikannya dalam wacana publik bisa mendapat bahaya. Kata-kata itu mungkin termasuk lema-lema yang ditulis dengan tinta merah dalam kamus politik Indonesia pada waktu itu. SELENGKAPNYA...

Swastanisasi Negara

Harga pangan melambung tak terjangkau rakyat berpenghasilan rendah. Ribuan pekerja industri kecil dan menengah tempe-tahu terkena pemutusan hubungan kerja. Apa yang sebenarnya terjadi pada negara agraris yang seolah tak berdaya? Penjelasan normatif dari pihak pemerintah adalah pengaruh eksternal dan krisis pangan global. Namun, pada dimensi substil, negara kalah berhadapan dengan kekuatan pasar.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membuat transaksi perdagangan berlangsung menurut standar global. Dengan terbukanya pasar, batas-batas negara-bangsa menjadi nisbi dan negara-bangsa memudar. Diam-diam kedaulatan negara berkembang / miskin digerogoti. Dengan membonceng institusi-institusi keuangan global, kapitalis global mampu memengaruhi kebijakan ekonomi negara berkembang. SELENGKAPNYA

Unjuk Kekuatan Lewat Berkas dan Massa

Pada pukul 20.30, sejumlah jajaran Partai Solidaritas Nasional juga hadir di Kuningan untuk menyerahkan berkas partai tersebut. Berbeda dengan beberapa parpol yang disebutkan di atas, PSN hadir dengan kebersahajaan dan tidak menunjukkan kekuatan fisik.

"Kami memang lahir dengan semangat kesederhaan, kami mengusung kegotongroyongan. Partai kami pun bisa hadir di sini berkat kebersamaan. Ini baru verifikasi administratif, tidak butuh gembar-gembor. Rakyat sudah capek dengan segala kebohongan. Kita coba perbaiki kesalahan masa lalu dengan cara kami sendiri." tutur Andre Theriqa, Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Nasional PSN.

Memang benar sebagaimana yang dituturkan oleh Andre, PSN yang berlogo Bintang Merah Putih bersegi delapan itu, dengan tertib dan santun menyelesaikan penyerahan berkas dan kemudian menyingkir untuk memberi kesempatan kepada partai yang datang berduyun-duyun setelahnya. SELENGKAPNYA

Masyarakat Tidak Tahu Kinerja Partai Politik

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui kinerja partai, tetapi mereka masih percaya pada instrumen partai. Keadaan ini bisa dilihat dari keraguan masyarakat untuk memberikan penilaian atas kinerja partai politik dalam survei yang diadakan Reform Institute pada Januari-Februari 2008.

”Mungkin banyaknya jumlah partai juga menjadi penyebab masyarakat apatis pada politik sehingga terasa wajar jika ada gagasan tentang penyederhanaan jumlah partai,” ujar Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif di Jakarta, Jumat (29/2), dalam diskusi hasil survei nasional pandangan masyarakat mengenai calon presiden, partai politik, keamanan nasional, dan masalah internasional. SELENGKAPNYA

Repotnya Daftarkan Parpol

”Mengurus diri sendiri saja sulit, apalagi mengurus rakyat. Para pengurus partai politik itu harus berjuang.” Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (27/2) malam. Dia menanggapi keluhan pengurus parpol mengurus berkas dan terbatasnya waktu untuk mendaftarkan parpolnya ke Departemen Hukum dan HAM.

Tidak mudah mendaftarkan papol agar bisa mengikuti Pemilihan Umum 2009. Waktu panjang yang diberikan ternyata dirasa tidak cukup. Tidak heran, hingga Rabu tengah malam, para pengurus parpol baru dan pendukungnya masih berjibaku. SELENGKAPNYA

PSN ke DEPKUMHAM

Setelah melakukan persiapan yang cermat, didukung dengan kerja keras berbagai ornamen dan komponen partai dari segenap peloksok tanah air, maka pada Rabu, 27 Pebruari 2008, pukul 21.00, Partai Solidaritas Nasional resmi menyerahkan segala berkas yang diperlukan berkait verifikasi partai politik. Tercatat hinggal pukul 24.00, terdapat 47 partai yang telah menyerahkan dokumen dan PSN masuk diurutan ke-30. Sisanya 68 partai dinyatakan layu sebelum berkembang. 280208 ANDRE/OKK

Anggaran Dasar

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kemerdekaan itu sendiri dicapai melalui perjuangan, pengabdian dan pengorbanan yang tidak terhingga dari para rakyat, pemimpin dan para pejuang.

Mengingat kemerdekaan tersebut didapat dengan penuh pengorbanan, maka kemerdekaan tersebut harus dipertahankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin dapat tercapai, selain itu persatuan dan kesatuan bangsa perlu dipertahankan dengan penuh komitmen dari seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dalam rangka upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang menjunjung solidaritas, cinta damai dan cinta kemerdekaan wajib melaksanakan amanah penderitaan rakyat (AMPERA), yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin yang aman damai sentosa, oleh karena itu pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2004, kami masyarakat yang solidaritas, cinta demokrasi Pancasila menyatakan bersatu dan mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Solidaritas Nasional dan disingkat PSN.

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Partai politik ini bernama Partai Solidaritas Nasional dan disingkat PSN.

Pasal 2

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Solidaritas Nasional berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

Pasal 3

Partai Solidaritas Nasional didirikan pada hari selasa, tanggal 17 Agustus 2004 dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II
DASAR DAN SIFAT

Pasal 4

4.1 Partai Solidaritas Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4.2 Partai Solidaritas Nasional berjuang berdasarkan persatuan dan kesatuan dengan semangat solidaritas (gotong royong) dan amanat perjuangan rakyat.
4.3 Partai Solidaritas Nasional bersifat nasionalis dan beragama.

BAB III
LAMBANG

Pasal 5

Lambang Partai Solidaritas Nasional adalah bendera dengan dasar warna putih dengan gambar bintang segi delapan warna merah putih mengarah ke delapan penjuru mata angin yang melambangkan, bahwa Partai Solidaritas Nasional siap mengemban amanat rakyat, mempertahankan dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan demokrasi Pancasila ke delapan penjuru mata angin dengan segala konsekuensi. Tulisan Partai Solidaritas Nasional berwarna hitam terletak melingkari bintang segi delapan dan singkatan PSN di bawah bintang segi delapan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud didirikannya Partai Solidaritas Nasional adalah sebagai sarana untuk membentuk dan membangun karakter bangsa, membudayakan solidaritas Nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, menghimpun dan memperjuangkan amanat rakyat serta melaksanakan komunikasi politik demi membangun kekuatan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat Pancasila.

Pasal 7

Tujuan didirikannya Partai Solidaritas Nasional adalah :
7.1 Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.2 Mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7.3 Mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang.
7.4 Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya.
7.5 Menciptakan Negara hukum yang tegas dan adil.
7.6 Menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB V
KEANGGOTAAN, TUGAS, ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 8

Anggota Partai Solidaritas Nasional, terdiri dari :
8.1 Anggota biasa.
8.2 Anggota luar biasa.
8.3 Anggota kehormatan.

Pasal 9

Anggota Partai Solidaritas Nasional memiliki tugas sebagai berikut :
9.1 Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memaknai dan mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia, sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
9.2 Mengabadikan, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
9.3 Melaksanakan dan membudayakan Gerakan Solidaritas Nasional dalam wujud kesetiakawanan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9.4 Mempersiapkan kader partai secara berkala dan berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan partai dalam mengemban tugas menjalankan pemerintahan, jabatan politis serta jabatan publik lainnya, melalui jalur demokrasi dan konstitusional.
9.5 Mengawasi dan mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pemerintaha, baik pusat maupun di segala tingkatan administrasi negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih, solider, adil dan berwibawa.
9.6 Membangun dan menjaga citra partai, serta memperkokoh organisasi di segala strata partai.

Pasal 10

Organisasi Partai Solidaritas Nasional, terdiri dari :
10.1 Dewan Pengarah dan Pertimbangan Nasional (DPPN).
10.2 Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
10.3 Dewan Pimpinan Provinsi (DP-Prov).
10.4 Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten (DP-Kot/DP-Kab).
10.5 Pengurus Kecamatan (PK).
10.6 Pengurus Kelurahan / Desa (PEKEL/PEDES).
10.7 Pengurus Rukun Warga (PERW).

Pasal 11

Pimpinan Partai Solidaritas Nasional, terdiri dari :
11.1 Pimpinan Tingkat Nasional, disebut Dewan Pengurus Nasional.
11.2 Pimpinan Tingkat Provinsi, disebut Dewan Pimpinan Provinsi.
11.3 Pimpinan Tingkat Kota / Kabupaten, disebut Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten.
11.4 Pimpinan Tingkat Kecamatan, disebut Pengurus Kecamatan.
11.5 Pimpinan Tingkat Kelurahan / Desa, disebut Pengurus Kelurahan / Desa.
11.6 Pimpinan Tingkat Rukun Warga, disebut Pengurus Rukun Warga

BAB VI
KEWAJIBAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

Pasal 12

Kewajiban Pengurus adalah :
12.1 Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
12.2 Melaksanakan hasil-hasil Kongres, Rakernas, Musprov, Rakerprov, Muskot / Kab, Rakerkot / Kab.
12.3 Mempersiapkan kader partai secara berkala dan berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan partai dalam mengemban tugas menjalankan pemerintahan, jabatan politis serta jabatan publik lainnya, melalui jalur demokrasi dan konstitusional.
12.4 Mengawasi dan mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun di segala tingkatan administrasi negara agar terwujud pemerintahan yang bersih, solider, adil dan berwibawa.
12.5 Membangun dan menjaga citra partai serta memperkokoh organisasi di segala strata partai.
12.6 Memimpin dan menentukan kebijakan partai.

Pasal 13

Pertanggung jawaban pengurus adalah :
13.1 Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, bertanggung jawab pada Kongres Nasional.
13.2 Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi, bertanggung jawab pada Musyawarah Provinsi.
13.3 Pengurus Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten, bertanggung jawab pada Musyawarah Kota / Kabupaten.
13.4 Pengurus Kecamatan, bertanggung jawab pada Musyawarah Kecamatan.
13.5 Pengurus Kelurahan / Desa, bertanggung jawab pada Musyawarah Kelurahan / Desa.
13.6 Pengurus Rukun Warga, bertanggung jawab pada Musyawarah Rukun Warga.

BAB VII
LEMBAGA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional tingkat Nasional, terdiri dari:
14.1 Musyawarah tingkat Nasional, disebut Kongres Nasional (Kongnas).
14.1.1 Kongres Nasional dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
14.1.2 Kongres Nasional diikuti oleh Dewan Pimpinan Provinsi se-Indonesia.
14.1.3 Kongres Nasional dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, beserta dengan kelengkapannya.
14.1.4 Kongres Nasional dilaksanakan untuk merubah atau menyempurnakan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengesahkannya.
14.1.5 Kongres Nasional dilaksanakan untuk membuat dan mengesahkan garis besar program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai.
14.1.6 Kongres Nasional dilaksanakan untuk menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Dewan Pimpinan Nasional.

14.2 Kongres Nasional Luar Biasa dilakukan apabila :
14.2.1 Dalam keadaan mendesak atas permintaan 2/3 dari Dewan Pimpinan Provinsi.
14.2.2 Ketua Umum mengundurkan diri, karena alasan tertentu.
14.2.3 Kongres Nasional Luar Biasa diikuti oleh Dewan Pimpinan Propinsi se-Indonesia.
14.2.4 Kongres Nasional Luar Biasa hanya untuk memilih Ketua Umum dan sekaligus memperbaiki komposisi pengurus Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 15

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional tingkat Propinsi, terdiri dari:
15.1 Musyawarah tingkat Provinsi disebut Musyawarah Provinsi (Musprov).
15.1.1 Musyawarah Provinsi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
15.1.2 Musyawarah Provinsi diikuti oleh Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten
15.1.3 Musyawarah Propinsi dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi, beserta dengan kelengkapannya.
15.1.4 Musyawarah Provinsi dilaksanakan untuk menentukan program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai di Provinsi.

15.2 Musyawarah Provinsi Luar Biasa dilakukan apabila :
15.2.1 Dalam keadaan mendesak atas permintaan 2/3 dari Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten.
15.2.2 Ketua Umum mengundurkan diri, karena alasan tertentu.
15.2.3 Musyawarah Propinsi Luar Biasa diikuti oleh Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten.
15.2.4 Musyawarah Provinsi Luar Biasa hanya untuk memilih Ketua Umum dan sekaligus memperbaiki komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi.

Pasal 16

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional tingkat Kota / Kabupaten, terdiri dari :
16.1 Musyawarah tingkat Kota / Kabupaten disebut Musyawarah Kota / Kabupaten (Muskot / Muskab).
16.1.1 Musyawarah Kota / Kabupaten dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
16.1.2 Musyawarah Kota / Kabupaten diikuti oleh Pengurus Kecamatan.
16.1.3 Musyawarah Kota / Kabupaten dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten, beserta dengan kelengkapannya.
16.1.4 Musyawarah Kota / Kabupaten dilaksanakan untuk menentukan program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai di Kota / Kabupaten.

16.2 Musyawarah Kota / Kabupaten Luar Biasa dilakukan apabila :
16.2.1 Dalam keadaan mendesak atas permintaan 2/3 dari Pengurus Kecamatan.
16.2.2 Ketua Umum mengundurkan diri, karena alasan tertentu.
16.2.3 Musyawarah Kota / Kabupaten Luar Biasa diikuti oleh Pengurus Kecamatan.
16.2.4 Musyawarah Kota / Kabupaten Luar Biasa hanya untuk memilih Ketua umum dan sekaligus memperbaiki komposisi pengurus Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten.

Pasal 17

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
17.1 Musyawarah tingkat Kecamatan disebut Musyawarah Kecamatan (Muskec).
17.1.1 Musyawarah Kecamatan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
17.1.2 Musyawarah Kecamatan diikuti oleh Pengurus Kelurahan / Desa.
17.1.3 Musyawarah Kecamatan dilaksanakan untuk memilih Ketua Pengurus Kecamatan, beserta dengan kelengkapannya.
17.1.4 Musyawarah Kecamatan dilaksanakan untuk menentukan program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai di Kecamatan.

Pasal 18

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional tingkat Kelurahan / Desa, terdiri dari :
18.1 Musyawarah tingkat Kelurahan disebut Musyawarah Kelurahan / Desa (Muskel / Musdes).
18.1.1 Musyawarah Kelurahan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
18.1.2 Musyawarah Kelurahan diikuti oleh Pengurus Rukun Warga.
18.1.3 Musyawarah Kelurahan dilaksanakan untuk memilih Ketua Pengurus, Kelurahan beserta dengan kelengkapannya.
18.1.4 Musyawarah Kelurahan dilaksanakan untuk menentukan program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai di Kelurahan.

Pasal 19

Lembaga Musyawarah Partai Solidaritas Nasional tingkat Rukun Warga, terdiri dari :
19.1 Musyawarah tingkat Rukun Warga disebut Musyawarah Rukun Warga (Musrw).
19.1.1 Musyawarah Rukun Warga dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
19.1.2 Musyawarah Rukun Warga diikuti oleh seluruh anggota di Rukun Warga tersebut.
19.1.3 Musyawarah Rukun Warga dilaksanakan untuk memilih Ketua Pengurus Rukun warga, beserta dengan kelengkapannya.
19.1.4 Musyawarah Rukun Warga dilaksanakan untuk menentukan program kerja dan membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk kemajuan partai di Rukun Warga.

Pasal 20

Rapat-rapat dalam Partai Solidaritas Nasional, terdiri dari :
20.1 Rapat kerja tingkat Nasional disebut Rakernas.
20.2 Rapat kerja tingkat Propinsi disebut Rakerprop.
20.3 Rapat kerja tingkat Kota / Kabupaten disebut Rakerkot / Rakerkab.
20.4 Rapat kerja tingkat Kecamatan disebut Rakerkec.
20.5 Rapat kerja tingkat Kelurahan / Desa disebut Rakerkel / Rakerdes.
20.6 Rapat kerja tingkat Rukun Warga disebut Rakerrw

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan Partai Solidaritas Nasional didapat dari :
21.1 Iuran wajib dari anggota yang duduk di legislatif, yaitu :
21.1.1 Anggota di DPR-RI.
21.1.2 Anggota di DPRD-Provinsi.
21.1.3 Anggota di DPRD-Kota / Kabupaten.

21.2 Uang iuran bulanan dari anggota secara sukarela.
21.3 Sumbangan dari anggota atau simpatisan yang tidak mengikat.
21.4 Dari usaha-usaha yang sah dan halal.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Anggaran Dasar Partai Solidaritas Nasional hanya dapat dirubah dalam Kongres Nasional.

BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 24

Partai Solidaritas Nasional dapat dibubarkan oleh Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu. Keputusan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) peserta dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh peserta Kongres Nasional yang memiliki hak suara.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25

25.1 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Kongres Nasional yang akan memutuskan.

25.2 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai, guna untuk :
25.2.1 Mengubah Anggaran Dasar Partai sebagaimana tersebut dalam Akta pendirian tertanggal dua belas juli dua ribu lima ( 12-07-2005 ) Nomor 7, dibuat dihadapan Haji YUNARDI, Sarjana Hukum, Notaris di jakarta, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dihadapan Notaris.
25.2.2 Memohon pengesahan Badan Hukum atas Anggaran Dasar Partai sebagaimana tersebut dalam Akta pendirian tertanggal dua belas juli dua ribu lima ( 12-07-2005 ) Nomor 7, dibuat dihadapan Haji YUNARDI, Sarjana Hukum, Notaris di jakarta, berikut perubahan Akta Pendirian sesuai dengan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan membuat pengubahan dan / atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan Badan Hukum tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan Pejabat/Instansi yang berwenang dimana saja diperlukan, memilih tempat kedudukan hukum, mengajukan dan menandatangani semua surat/akta, permohonan dan dokumen lain yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan :

Semarang, 26 Agustus 2007

KONGRES NASIONAL I ~ TAHUN 2007

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

PIMPINAN SIDANG PLENO :

ketua,

AMAS YAMIN.MS

sekretaris,

JOHANNES JHON DOGOPIA

anggota:
MAS’UD WIBISONO
FRANKY HT MARAMIS
MANGAPUL HUTAJULU

andre'batman'theriqa/okk/banten 220208

Anggaran Rumah Tangga

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

BAB I
LAMBANG, WARNA, BENTUK DAN UKURAN

Pasal 1

1.1 Lambang Partai Solidaritas Nasional adalah bintang segi delapan warna merah putih mengarah ke delapan penjuru angin yang melambangkan, bahwa Partai Solidaritas Nasional siap mengemban amanat rakyat, mempertahankan dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan demokrasi Pancasila ke delapan penjuru angin dengan segala konsekuensinya. Tulisan Partai Solidaritas Nasional dengan huruf cetak dan berwarna hitam melingkari bintang segi delapan dan singkatan PSN dibawah bintang segi delapan.

1.2 Warna lambang :
1.2.1 Merah : melambangkan keberanian
1.2.2 Putih : melambangkan kesucian
1.2.3 Hitam : melambangkan keteguhan tekad dan percaya diri.

1.3 Bentuk dan ukuran :
1.3.1 Panjang bintang arah utara, selatan, barat dan timur lebih panjang dibandingkan arah bintang lainnya, dengan perbandingan 5 : 4.
1.3.2 Luas warna pada setiap arah bintang dibuat sama besarnya antara merah dan putih.

BAB II
BENDERA

Pasal 2

2.1 Bentuk bendera Partai Solidaritas Nasional, empat persegi panjang & ukuran bendera, terdiri dari :
2.1.1 Ukuran bendera pataka, 150 cm x 200 cm.
2.1.2 Ukuran bendera untuk di dalam ruangan, 90 cm x 120 cm.
2.1.3 Ukuran bendera untuk kampanye, 60 cm x 90 cm dan 90 cm x 120 cm.

2.2 Warna dasar bendera adalah putih.

2.3 Letak dan ukuran lambang adalah letaknya ditengah-tengah bendera dan besarnya 60 (enam puluh) prosen dari tinggi bendera.

2.4 Cara penulisan dan tata letak :
2.4.1 Tulisan PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL ditulis melingkari lambang dengan huruf cetak dan warna hitam
2.4.2 Tulisan PSN dengan huruf cetak warna hitam dan diletakkan di bawah lambang dan hampir menyatu dengan tulisan PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL dan dibatasi bintang kecil di sebelah kiri dan kanan.
2.4.3 Tulisan PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL ditulis dengan huruf cetak tebal warna hitam di bawah lambang partai.
2.4.4 Tulisan Propinsi atau Kota/Kabupaten dengan huruf cetak warna hitam dan diletakkan mendatar di bawah tulisan PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Partai Solidaritas Nasional, terdiri dari :
3.1 Anggota biasa :
3.1.1 Warga Negara Indonesia, yang sudah berumur 17 tahun atau lebih.
3.1.2 Warga Negara Indonesia, yang usianya kurang dari 17 tahun, tetapi sudah menikah.

3.2 Anggota Luar Biasa :
3.2.1 Warga Negara Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat dan sangat menaruh simpati terhadap perjuangan partai.
3.2.2 Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi untuk memajukan partai, tetapi tidak mau terlibat langsung dalam kepengurusan.

3.3 Anggota Kehormatan :
3.3.1 Warga Negara Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat dan sudah berjasa terhadap perjuangan partai.
3.3.2 Warga Negara Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat dan memiliki masa / pengikut yang dapat memajukan partai.

BAB IV
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 4

4.1 Mendaftarkan diri sebagai anggota.
4.2 Mengisi formulir & Surat Pernyataan.
4.3 Menyerahkan foto dan foto copy KTP.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

5.1 Berhak mendapat pembinaan dari partai.
5.2 Berhak menerima Kartu Tanda Anggota.
5.3 Berhak memilih dan dipilih.
5.4 Berhak mengemukakan pendapatnya untuk kemajuan partai.
5.5 Wajib mentaati seluruh isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
5.6 Wajib menjaga nama baik partai.
5.7 Wajib menyukseskan partai dalam pemilu.
5.8 Wajib mencari kader.

BAB VI
SANKSI DAN GUGURNYA KEANGGOTAAN

Pasal 6

Sanksi yang dapat diberikan terhadap Anggota / Pimpinan / Pengurus yang melanggar ketentuan partai adalah sbb. :
6.1 Teguran secara lisan, diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan dan dapat menjurus pada merusak nama baik partai.
6.2 Teguran secara tertulis, diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah menjurus pada merusak nama baik partai.
6.3 Skorsing / penonaktipan, diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran berat yang dapat merusak nama baik partai.
6.4 Pemberhentian / pemecatan, diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat dan merusak nama baik partai dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan dilakukan setelah yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan di Rapat Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 7

Gugurnya keanggotaan partai, akibat sbb. :
7.1 Mengundurkan diri.
7.2 Meninggal dunia.
7.3 Bergabung dengan partai lain.
7.4 Dikeluarkan dari partai, akibat melanggar AD & ART partai.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 8

Partai Solidaritas Nasional pada prinsipnya mengacu pada pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :
8.1 PSN tingkat Nasional, meliputi seluruh wilayah NKRI.
8.2 PSN tingkat Provinsi, meliputi Kota / Kabupaten se Propinsi.
8.3 PSN tingkat Kota / Kabupaten, meliputi wilayah Kota / Kabupaten.
8.4 PSN tingkat Kecamatan, meliputi wilayah di Kecamatan.
8.5 PSN tingkat Kelurahan / Desa, meliputi wilayah di Kelurahan / Desa.
8.6 PSN tingkat Rukun Warga, meliputi wilayah di Rukun Warga,

BAB VIII
WEWENANG DAN TUGAS POKOK

Pasal 9

9.1 Wewenang Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai berikut :
9.1.1 Sebagai pimpinan partai yang tertinggi secara Nasional dalam mengendalikan seluruh aktifitas / kegiatan seluruh jajaran dan perangkat partai di semua tingkatan.
9.1.2 Mengoperasikan dan mengawasi semua ketetapan-ketetapan Kongres, Rakernas dan Rapat Pleno.
9.1.3 Mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memperjuangkan visi dan misi partai.
9.1.4 Membentuk lembaga-lembaga.
9.1.5 Membuat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi dan melantik.
9.1.6 Membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan partai.

9.2 Tugas Pokok Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai berikut :
9.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Kongres, Rakernas dan Rapat Pleno.
9.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi Dephumham dan KPU, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
9.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
9.2.4 Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan keberadaan partai di seluruh wilayah NKRI.

Pasal 10

10.1 Wewenang Dewan Pimpinan Provinsi adalah sebagai berikut :
10.1.1 Sebagai pimpinan partai yang tertinggi di tingkat Provinsi di dalam mengendalikan seluruh aktifitas / kegiatan seluruh jajaran dan perangkat partai di semua tingkatan Provinsi
10.1.2 Mengoperasikan dan mengawasi semua ketetapan-ketetapan Musprov, Rakerprov dan Rapat Pleno.
10.1.3 Mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memperjuangkan visi dan misi partai.
10.1.4 Membentuk lembaga-lembaga di tingkat Provinsi.
10.1.5 Membuat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten dan melantik.
10.1.6 Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

10.2 Tugas Pokok Dewan Pimpinan Provinsi adalah sebagai berikut :
10.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Musprov, Rakerprov dan Rapat Pleno.
10.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi di KPUD Provinsi, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
10.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
10.2.4 Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan keberadaan partai di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 11

11.1 Wewenang Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut :
11.1.1 Sebagai Pimpinan Partai yang tertinggi di tingkat Kota / Kabupaten di dalam mengendalikan seluruh aktifitas / kegiatan seluruh jajaran dan perangkat partai di semua tingkatan Kota / Kabupaten.
11.1.2 Mengoperasikan dan mengawasi semua ketetapan-ketetapan Muskot / Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
11.1.3 Mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memperjuangkan visi dan misi partai.
11.1.4 Membentuk lembaga-lembaga di tingkat Kota / Kabupaten.
11.1.5 Membuat Surat Keputusan Pengurus Kecamatan dan melantik.
11.1.6 Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

11.2 Tugas Pokok Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut:
11.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Muskot / Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
11.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi di KPUD Kota/Kabupaten, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
11.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
11.2.4 Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan keberadaan partai di seluruh wilayah Kota / Kabupaten.

Pasal 12

12.1 Wewenang Pengurus Kecamatan adalah sebagai berikut :
12.1.1 Sebagai pimpinan partai yang tertinggi di tingkat Kecamatan di dalam mengendalikan seluruh aktifitas / kegiatan seluruh jajaran dan perangkat partai di semua tingkatan Kecamatan.
12.1.2 Mengoperasikan dan mengawasi semua ketetapan-ketetapan Muskot / Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
12.1.3 Mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memperjuangkan visi dan misi partai.
12.1.4 Membentuk lembaga-lembaga di tingkat Kecamatan.
12.1.5 Membuat Surat Keputusan Pengurus Kelurahan / Desa dan melantik.
12.1.6 Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan

12.2 Tugas Pokok Pengurus Kecamatan adalah sebagai berikut :
12.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Muskot/Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
12.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi di KPUD Kota / Kabupaten, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
12.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
12.2.4 Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan keberadaan partai di seluruh wilayah Kecamatan.

Pasal 13

13.1 Wewenang Pengurus Kelurahan / Desa adalah sebagai berikut :
13.1.1 Sebagai pimpinan partai yang tertinggi di tingkat Kelurahan/Desa di dalam mengendalikan seluruh aktifitas / kegiatan seluruh jajaran dan perangkat partai di semua tingkatan Kelurahan/Desa.
13.1.2 Mengoperasikan dan mengawasi semua ketetapan-ketetapan Muskot / Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
13.1.3 Mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memperjuangkan visi dan misi partai.
13.1.4 Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

13.2 Tugas Pokok Dewan Pimpinan Kelurahan / Desa adalah sebagai berikut:
13.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Muskot/Muskab, Rakerkot / Rakerkab dan Rapat Pleno.
13.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi di KPUD Kota / Kabupaten, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
13.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
13.2.4 Melakukan kunjungan kerja dan pemantauan keberadaan partai di seluruh wilayah Kelurahan.

Pasal 14

14.1 Wewenang Dewan Pengarah dan Pertimbangan Nasional adalah sebagai berikut :
14.1.1 Sebagai mediasi / mediator dalam memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
14.1.2 Sebagai badan yang memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan internal dan permasalahan eksternal partai.

14.2 Tugas Pokok Dewan Pengarah dan Pertimbangan Nasional adalah sebagai berikut :
14.2.1 Memperjuangkan dan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan Kongres, Rakernas dan Rapat Pleno.
14.2.2 Meloloskan partai dalam verifikasi Menhumham dan KPU, sehingga menjadi partai peserta Pemilihan Umum.
14.2.3 Memenangkan Pemilihan Umum.
14.2.4 Mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap seluruh pelaksanaan keputusan / ketetapan partai yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional.

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15

15.1 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional, terdiri dari :

15.1.1 Ketua Umum 1 orang.
15.1.2 Wakil Ketua Umum sebanyak-banyaknya 6 orang.
15.1.3 Koordinator Bidang sebanyak-banyaknya 4 orang.
15.1.4 Ketua-ketua Departemen sebanyak-banyaknya 18 orang.
15.1.5 Sekretaris Jendral 1 orang.
15.1.6 Wakil Sekretaris Jendral sebanyak-banyaknya 6 orang.
15.1.7 Bendahara Umum 1 orang.
15.1.8 Wakil Bendahara Umum sebanyak-banyaknya 6 orang.
15.1.9 Anggota-anggota Departemen, sesuai dengan kebutuhan.

15.2 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi, terdiri dari :
15.2.1 Ketua Umum 1 orang.
15.2.2 Ketua-ketua Bidang 14 orang. (maksimal)
15.2.3 Sekretaris Umum 1 orang.
15.2.4 Wakil Sekretaris Umum 6 orang.(maksimal)
15.2.5 Bendahara Umum 1 orang.
15.2.6 Wakil Bendahara Umum 6 orang.(maksimal)
15.2.7 Anggota-anggota Bidang, sesuai dengan kebutuhan.

15.3 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten, terdiri dari :
15.3.1 Ketua Umum 1 orang.
15.3.2 Ketua-ketua Bidang 14 orang. (maksimal)
15.3.3 Sekretaris Umum 1 orang.
15.3.4 Wakil Sekretaris Umum 6 orang. (maksimal)
15.3.5 Bendahara Umum 1 orang.
15.3.6 Wakil Bendahara Umum 6 orang. (maksimal)
15.3.7 Anggota-anggota Bidang, sesuai dengan kebutuhan.

15.4 Susunan Pengurus Kecamatan, terdiri dari :
15.4.1 Ketua 1 orang.
15.4.2 Ketua-ketua Bidang 10 orang. (maksimal)
15.4.3 Sekretaris 1 orang.
15.4.4 Wakil Sekretaris 3 orang. (maksimal)
15.4.5 Bendahara 1 orang.
15.4.6 Wakil Bendahara 3 orang. (maksimal)
15.4.7 Anggota-anggota Bidang, sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 16

16.1 Pemilihan Ketua Umum / Wakil Ketua Umum / Formatur Dewan Pimpinan Nasional dilakukan pada Kongres Nasional dan tata caranya di sesuaikan dengan Tata Tertib Kongres Nasional yang dibuat oleh Steering Commite.

16.2 Pemilihan Ketua Umum / Formatur Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan pada Musyawarah Provinsi dan tata caranya disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Provinsi yang dibuat oleh Steering Commite.

16.3 Pemilihan Ketua Umum / Formatur Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten dilakukan pada Musyawarah Kota/Kabupaten dan tata caranya disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Kota / Kabupaten yang dibuat oleh Steering Commite.

16.4 Pemilihan Ketua / Formatur Pengurus Kecamatan dilakukan pada Musyawarah Kecamatan dan tata caranya disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Kecamatan yang dibuat oleh Steering Commite.

16.5 Pemilihan Ketua Pengurus Kelurahaan / Desa dilakukan pada Musyawarah Kelurahan / Desa dan tata caranya disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Kelurahan / Desa yang dibuat oleh Steering Commite.

16.6 Pemilihan Ketua Pengurus Rukun Warga dilakukan pada Musyawarah Rukun Warga dan tata caranya disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Rukun Warga yang dibuat oleh Steering Commite.

BAB XI
PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 17

17.1 Persyaratan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional adalah sbb. :
17.1.1 Warga Negara Indonesia.
17.1.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.1.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.1.4 Berkepribadian luhur, jujur dan memiliki rasa solidaritas.
17.1.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.1.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Nasional.
17.1.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.1.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.1.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.1.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

17.2 Persyaratan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi adalah sbb. :
17.2.1 Warga Negara Indonesia.
17.2.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.2.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.2.4 Berkepribadian luhur, jujur dan memiliki rasa solidaritas.
17.2.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.2.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Provinsi.
17.2.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.2.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.2.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.2.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

7.3 Persyaratan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Kota / Kabupaten adalah sbb. :
17.3.1 Warga Negara Indonesia.
17.3.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.3.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.3.4 Berkepribadian luhur, jujur dan memiliki rasa solidaritas.
17.3.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.3.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Kota/Kabupaten.
17.3.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.3.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.3.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.3.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

17.4 Persyaratan menjadi Ketua Pengurus Kecamatan adalah sbb. :
17.4.1 Warga Negara Indonesia.
17.4.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.4.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.4.4 Berkepribadian luhur, jujur dan memiliki rasa solidaritas.
17.4.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.4.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Kecamatan.
17.4.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.4.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.4.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.4.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

17.5 Persyaratan menjadi Ketua Pengurus Kelurahan / Desa adalah sbb. :
17.5.1 Warga Negara Indonesia.
17.5.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.5.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.5.4 Berkepribadian luhur, jujur.
17.5.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.5.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Kelurahan/Desa.
17.5.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.5.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.5.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.5.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

17.6 Persyaratan menjadi Ketua Pengurus Rukun Warga adalah sbb. :
17.6.1 Warga Negara Indonesia.
17.6.2 Sehat rohani dan jasmani.
17.6.3 Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
17.6.4 Berkepribadian luhur, jujur dan memiliki rasa solidaritas.
17.6.5 Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan partai.
17.6.6 Memiliki kemampuan memimpin partai di tingkat Rukun Warga.
17.6.7 Memiliki hubungan yang luas.
17.6.8 Memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan partai.
17.6.9 Memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan partai.
17.6.10 Dapat mengayomi dan bekerja sama dengan seluruh perangkat partai.

BAB XII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

18.1 Kongres, musyawarah dan rapat dinyatakan quorum, apabila dihadiri oleh minimal 1/2 (setengah) jumlah unsur peserta ditambah 1 (satu) peserta.
18.2 Khusus untuk Kongres Nasional Luar Biasa dinyatakan quorum, apabila dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah unsur peserta.

Pasal 19

19.1 Pengambilan keputusan di dalam kongres, musyawarah dan rapat-rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
19.2 Apabila dengan cara mufakat tidak ada titik temu, maka dapat dilakukan dengan cara voting.
19.3 Pengambilan keputusan dalam Kongres, Musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah, apabila memenuhi Bab XII Pasal 18.1 dan 18.2.

BAB XIII
KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 20

Penerimaan dan penggunaan keuangan partai harus terbuka, dilaporkan secara berkala, diaudit oleh akuntan publik dan dipertanggung jawabkan dalam kongres dan musyawarah-musyawarah, sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIV
LAGU MARS PARTAI

Pasal 21

Lagu mars Partai Solidaritas Nasional berjudul “Mars Solidaritas” dan wajib dikumandangkan di setiap ada kegiatan partai.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Nasional hanya dapat dirubah dalam Kongres Nasional.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 23

23.1 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka Kongres Nasional yang akan memutuskan.

23.2 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai, guna untuk mengubah Anggaran Rumah Tangga Partai sebagaimana tersebut dalam Akta Anggaran Rumah Tangga tertanggal tiga belas Oktober dua ribu enam (13-10-2006) Nomor 31, dibuat dihadapan Haji YUNARDI, Sarjana Hukum, Notaris di jakarta, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ini di hadapan Notaris, dan untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan Pejabat / Instansi yang berwenang dimana saja diperlukan, memilih tempat kedudukan hukum, mengajukan dan menandatangani semua surat / akta, permohonan dan dokumen lain yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Semarang, 26 Agustus 2007

KONGRES NASIONAL I ~ TAHUN 2007

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

PIMPINAN SIDANG PLENO:

ketua:

(AMAS YAMIN.MS)

sekretaris:

(JOHANNES JHON DOGOPIA)

anggota:

(MAS’UD WIBISONO)
(FRANKY HT MARAMIS)
(MANGAPUL HUTAJULU)

Susunan Pengurus DPN

Lampiran :

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

Nomor : SKEP 01 / DPN – PSN / IX / 2007

Tanggal : 09 November 2007

Tentang : STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PARTAI SOLIDARITAS NASIONA MASA BAKTI 2007 – 2012

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

MASA BAKTI 2007 – 2012

A	BADAN PENDIRI / DEKLARATOR
		Harsono Badai Samodra
		Drs. Achmad Hafied
		Mayjend (purn) H.Suparwantoro, SIP
		Bintang Yalasena HP, SH, MM.
B	DEWAN PAKAR
	Ketua	Prof.DR.Ir.H. Muh Icksan MS.
	Anggota-Anggota	Prof. Dr. Ir. M. Arifin Amril, M.Sc
		Prof. DR. WD Astana
		Eddy Mursalim, SE, MM, Ph.D
		Pror. DR. Haryono koesoemo, Msc
		Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas,MAgr
C	DEWAN PERTIMBANGAN
	Ketua	Eddy Sudarmawan, SH
	Anggota-Anggota	RM. Hermantho, Ph.D
		Drs. Achmad Hafied
		Hanief H. Sulaiman, SH
		DR. Maranatha
		Benni E Matindas
D	DEWAN PENGURUS
1.	Ketua Umum	Suryo B. Sulisto, MBA
2.	Wakil Ketua Umum I	Mayjen (Purn) H. Suparwantoro, Sip
3.	Wakil Ketua Umum II	Hj. Tati Hartati, M.Ag.
4.	Wakil Ketua Umum III	Bintang Yalasena HP, SH, MM.
5.	Wakil Ketua Umum IV	Drs. Sammy Tikoalu
8.	Sekretaris Jenderal	Denny Arie Mailangkay, MBA
9.	Wakil Sekretaris Jenderal I	Drs. Mansuria
10	Wakil Sekretaris Jenderal II	H. Sumardi Santosa, MBA
11	Wakil Sekretaris Jenderal III	Nelson Edy Tampubolon, SH
12	Wakil Sekretaris Jenderal IV	Drs. Sukidjan
13	Bendahara Umum	Drs. Rudy Silalahi
14	Wakil Bendahara I	Haryani
15	Wakil Bendahara II	Anneke M Roeroe
16	Wakil Bendahara III	Ikram Jafar Soamole
17	Wakil Bendahara IV	Yuni
18	Koord Bidang POLKAM	H. Anwar Sanusi
19	Koord Bidang EKUIN	Ir. Mangapul Hutajulu, MM
20	Koord Bidang KESRA	DR. Tri Mulyono, MM,MBA,MIH
21	Koord Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi	I.G.K. Widiartha, MBA
	DEPARTEMEN – DEPARTEMEN
22	Ketua Dep. Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan	Andre Theriqa
23	Anggota :	Zaidan Jauhari, SE
24		Judika Moh Simbolon
25		Agus Budi Utomo, SE
26		Intje Nur Afiany, S.Psi
27	Ketua Dep. Pemenangan Pemilu	dr. Muh. Sofyan, AMF
28	Anggota :	Sonni IS. Gondokusumo
29		So Ping An, Amd
30		Didik Suroso, SE
31		Bayu Rizal
32		Nuhantoro Hafied, Amd
33	Ketua Dep. Informasi & Komunikasi	Franky HT Maramis
34	Anggota :	Henry R Jacobus
35		Grace Rani Tarigan, Amd
36		Irwan Halim
37		Rimawati Takarina
38	Ketua Dep. Pemuda, Pelajar & Mahasiswa	Mas’ud Wibisono, S.Sos
39	Anggota :	Arifuddin
40		RM. Aryo Megantoro, Bsc
41		Devy
42		Ir. Antiek Widiyati
43	Ketua Dep. Hukum, HAM dan Ombudsman	Agoes Sumitro, SH
44	Anggota :	KH. DR. Abdurachman
45		Siti Femira Finarti, AA.SH.MKn
46		Nirwati SH
47		Donald Pangemanan, SH
48	Ketua Dep. Tenaga Kerja, Tani & Nelayan	Edy Rustam Soamole, SE
49	Anggota :	Tamrin, SE, Ak
50		Ir. Bachtiar Gafa
51		H. Abdurachman Sabri
52	Ketua Dep. Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	H. Hariyono, SE
53	Anggota :	A. Evelina Napitupulu, MM
54		Tantan Suminar
55		Sari
56	Ketua Dep. Peranan Wanita	Dra. Dytje Nella Nelwan
57	Anggota :	Ir.Hj. Zaenab Natalia Soares
58		Dra. Hj. Indahwaty
59		Dwi Astuti
60		Ratna Dewi
61	Ketua Dep. Kependudukan & Lingkungan Hidup	Ir. Benny Berani Tulus
62	Anggota :	Drs. Eddyson Meliala
63		Theresia Maeta Kristiani
64		Etina Janti
65	Ketua Dep. Hubungan Luar Negeri	H. Bochem Sinaga, MBA
66	Anggota :	Pria Tjindarbumi
67		Andreas Halim
68		Ny I. Tati Maeno
69	Ketua Dep. Perindustrian & Perdagangan	Ir. Evy Maysarah
70	Anggota :	Edi Prastowo
71		Agus Burhanuddin
72		Zaenal Arifin S.E
73	Ketua Dep. Pekerjaan Umum & Pemukiman	Ir. Djoko Setiono
74	Anggota :	Aryanti Natalia Nathan
75		Endang Astuty
76		Diana Citra Anggraini
77	Ketua Dep. Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	Zulkarnaen, MBA
78	Anggota :	Muhammad Setiawan B Rendusara
79		Ny. Rustima
80		Ir. Warsito
81		Burhan Waja Uje
82	Ketua Dep. Pendidikan Nasional	Drs. Tyrone Julius J Najoan, MM
83	Anggota :	Eti Malyati S.Pd
84		Etina Janti
85		Justine Sinaga
86		Anita Pesik
87	Ketua Dep. Pariwisata, Seni, Budaya & Olah Raga	Denny Abram Karundeng
88	Anggota :	Grace N. Taliwongso
89		Deasy Kurniasari, SE
90		Nona Yulianti
91		Emilia Handayani, ST
92	Ketua Dep. Agama	KH. Nurdin Away
93	Anggota :	Muthalib Tjiu
94	Ketua Dep. Kesehatan dan Sosial	Dr. Giana
95	Anggota :	Dian Susianti, Amd
96		Narko Samudro AM
97	Ketua Dep. Penelitian & Pengembangan	Agus Suroso, SH
98	Anggota :	Ali Bahrudin, SE
99		Yuliana Zahara Mega
100		Lidya Retor

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PARTAI SOLIDARITAS NASIONAL

( DPN – PSN )

Suryo B. Sulisto, MBA Denny Arie Mailangkay, MBA

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

	KOORDINATOR WILAYAH
I.	NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, SUMBAR	Ir. Mangapul Hutajulu, MM
II.	SUMSEL, BABEL, JAMBI,	Lukman Lubis, Bsc
III.	BENGKULU, LAMPUNG	Nurdin Yahya, SE
IV.	BANTEN, DKI, JABAR	KH. Ki Semar Banten
V.	JATENG, DIY, JATIM	Sonni IS. Gondokusumo
VI.	BALI, NTB, NTT	I.K.Gde. Widiartha
VII.	KALIMANTAN	DR. Maranatha
VIII.	SULUT, SULTENG, GORONTALO	Franky HT Maramis
IX.	SULSEL, SULBAR, SULTRA	Drs. Amas Yamin, Ms
X.	PAPUA, PAPUA BARAT	Jefry Lilipary
XI.	MALUKU UTARA, MALUKU TENGAH	Ir. M. Ihsan Kasmaran