Benarkah Reformasi Menang...?

Indonesia merupakan laboratorium yang bagus untuk membuktikan bahwa agar efektif, pengadilan memerlukan kekuatan politik di belakangnya. Pengadilan tidak berdiri sendiri. Karena itu, perlu mendapat dukungan dari masyarakat yang peka terhadap ketidakadilan dan kezaliman. Pengadilan dan masyarakatnya tak dapat dipisahkan.

Tahun 1950-an, pengadilan Indonesia mendapat tempat terhormat di masyarakat. Korupsi masih sporadis. Namun, meminjam istilah Syed Hussein Alatas, ahli sosiologi korupsi, korupsi di Indonesia sudah memasuki tahap yang gawat, ”tahap bunuh diri”.

Secara sosiologis, keambrukan pengadilan di negeri ini boleh dikaitkan lingkungan yang amat korup. Penelitian Sebastiaan Pompe menyimpulkan, dalam waktu 50 tahun, integritas pengadilan Indonesia telah merosot menjadi korupsi struktural.

SELENGKAPNYA...

Ketidakadilan Masa Lalu

Terkait dengan modal asing, negara sering tidak bertindak sebagai pihak yang melindungi kepentingan rakyat terhadap serbuan kepentingan modal, tetapi sebagai pelancar masuknya modal asing dengan acap kali justru mengorbankan kepentingan rakyat. Ironis memang. SELENGKAPNYA...

DPD: Wujuduhu Kaadamihi

Coba hitung, berapa miliar rupiah uang rakyat yang telah dihamburkan untuk biaya DPD. Dari biaya kantor, gaji dan berbagai fasilitas, sampai dengan biaya dalam pemilihan umum waktu itu. Berapa rupiah pula telah dihabiskan anggota DPD untuk kampanye dan sejenisnya? Pemborosan yang luar biasa.

Toh, kalau kita lihat kembali dalam UUD ”baru” kita (UUD 1945), tugasnya sangat sekunder, sama dengan LSM, sama dengan sebuah koran, bahkan sama dengan perseorangan. Tugas dan fungsinya sekadar, ”Dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan....”; ”Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan...”; ”Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai....” (pasal 22D). Kata ”dapat” tanpa ada otoritas untuk mengambil sanksi atau tindakan, jauh lebih rendah dan lemah daripada hak seorang wartawan bahkan perseorangan. SELENGKAPNYA...

Republik Ini Butuh Pemimpin, Bukan Majikan

Kepemimpinan itu tindakan, bukan posisi atau jabatan. (Donald H MacGannon)

Kebenaran kata-kata bijak ini tidak hanya bisa dijumpai pada diri pemimpin besar dunia macam Gandhi atau Ibu Teresa. Kebenaran yang sama kini tengah dipraktikkan para pemimpin lokal di berbagai daerah di Republik ini.

Itulah mengapa dalam diskusi ”Peta Baru Indonesia Muda” yang diadakan Lingkar Muda Indonesia (LMI) bersama Kompas pada 18 Desember lalu, tebersit keyakinan bahwa masa depan Republik ini ada di daerah. SELENGKAPNYA...

Mencari Pemimpin Republik

Indonesia hanya akan menjadi sebuah nama bagi kerumunan gejala sebab ia cuma hasil sampingan dari kerumunan tindakan individual atau sektoral yang kita lakukan. Mungkin itu yang sedang terjadi pada cita-cita tentang Indonesia dewasa ini.

Apabila mudah kita temukan pemimpin baru dalam bisnis, teknologi, media, seni, atau akademik, namun sulit menemukan pemimpin baru Republik, mungkin lantaran Republik jauh melampaui bidang sektoral seperti bisnis, teknologi, media, seni, akademik, atau bahkan gabungan itu semua. Tentu selalu ada guna membandingkan keduanya, pun seandainya itu hanya sebagai cara mengimbau agar seorang pemimpin Republik ingat bahwa hidup sebuah Republik berjalan di atas taman keragaman berbagai sektor kegiatan yang punya ciri sendiri. SELENGKAPNYA....

Swastanisasi Negara

Harga pangan melambung tak terjangkau rakyat berpenghasilan rendah. Ribuan pekerja industri kecil dan menengah tempe-tahu terkena pemutusan hubungan kerja. Apa yang sebenarnya terjadi pada negara agraris yang seolah tak berdaya? Penjelasan normatif dari pihak pemerintah adalah pengaruh eksternal dan krisis pangan global. Namun, pada dimensi substil, negara kalah berhadapan dengan kekuatan pasar.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan membuat transaksi perdagangan berlangsung menurut standar global. Dengan terbukanya pasar, batas-batas negara-bangsa menjadi nisbi dan negara-bangsa memudar. Diam-diam kedaulatan negara berkembang / miskin digerogoti. Dengan membonceng institusi-institusi keuangan global, kapitalis global mampu memengaruhi kebijakan ekonomi negara berkembang. SELENGKAPNYA